KPU Balikpapan Akan Libatkan Perguruan Tinggi Dalam rekrutmen KPPS

Balikpapan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan berencana akan melibatkan lembaga pendidikan untuk dalam proses rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada 2020 mendatang.

Rencana pelibatan ini dilakukan memenuhi kekurangan tenaga KPPS terkait pembatasan maksimal 2 periode jabatan petugas Pilkada.

“Kalau di suatu daerah ternyata tidak ada yang mau dijadikan KPPS, kami akan melibatkan lembaga pendidikan untuk mengisinya,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Noor Thoha ketika diwawancarai wartawan di Sekretariat KPU Kota Balikpapan, Kamis (14/11).

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2018 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masa jabatan petugas pemilu dibatasi maksimal 2 periode.

Baca Juga :   Rumah Dinas Kantor Kemenag Balikpapan Hangus Terbakar

Namun dalam pelaksanaanya, penerapan aturan tersebut juga dikhawatirkan akan menyulitkan KPU sebagai penyelenggara untuk menunjuk petugas Pilkada, karena dengan aturan tersebut maka akan menutup kesempatan kepada beberapa masyarakat yang sudah pernah menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Gubernur Kaltim 2018  dan Pemilu 2019 untuk menjadi KPPS kembali pada Pilkada 2020 mendatang.  

Thoha menjelaskan melalui aturan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada warga lainnya untuk terlibat menjadi petugas Pilkada, sehingga tidak terpaku kepada beberapa orang saja yang sudah menjadi langganan dalam setiap proses pemilihan.

“Aturan ini sudah diatur dalam PKPU yang telah mulai diterapkan pada Pemilu 2019 lalu. Masyarakat yang sudah 2 periode menjadi petugas Pilkada tidak boleh menjabat lagi,” terangnya.

Baca Juga :   KAHMI Gelar Rapimnas Bahas Indonesia New Normal

Untuk mengatasi masalah kekurangan petugas pada Pilkada 2020 mendatang, KPU Kota Balikpapan berencana akan melibatkan lembaga pendidikan yakni perguruan tinggi dalam membantu proses pelaksanaan pada saat proses pemungutan suara.

Thoha menjelaskan pelibatan perguruan tinggi dilakukan untuk mengisi kekosongan di beberapa TPS yang tidak memiliki petugas KPPS karena tidak ada masyarakat di wilayah tersebut yang berminat untuk menjadi petugas Pilkada.

“Kalau kekosongan petugas KPPS karena  tidak ada masyarakat berminat di suatu wilayah, kami akan melibatkan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi untuk mengisinya. Yang jelas proses Pilkada harus tetap berjalan,” terangnya.

Sesuai dengan data Pemilu 2019 lalu, jumlah TPS di Kota Balikpapan tercatat mencapai 2.055 buah yang tersebar di 34 kelurahan.

Baca Juga :   dr. Hakim : Pasangan Rahmad Mas'ud Harus Paham Pemerintahan Dan Tidak Resisten Masalah Hukum

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *