Bawaslu Hentikan Penyidikan Pelanggaran Netralitas ASN

BALIKPAPAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur menghentikan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah di Pilkada Kota Balikpapan.

Penyelidikan terhadap dugaan keterlibatkan dua ASN tersebut dihentikan karena Bawaslu tidak dapat bukti yang dapat membukti bahwa kedua ASN yang bersangkutan telah mendaftar dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah di salah satu partai politik di Pilkada Kota Balikpapan.

“Kami hentikan karena kami (Bawaslu) tidak dapat menemukan bukti yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah di partai, kami juga sudah periksa daftar hadir tidak ada ditemukan,” kata Komisioner Bawaslu Provinsi Kaltim Muhammad Ramli usai melaksanakan kegiatan sosialisasi indeks kerawanan Pilkada Balikpapan tahun 2020 di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Selasa (17/3).

Baca Juga :   Tidak Ada Calon Independen Di Pilkada

Menurut Ramli, hingga saat ini Bawaslu Provinsi Kaltim telah memproses sedikitnya 6 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada serentak di 9 wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Ia menjelaskan, keenam pelanggaran netralitas ASN tersebut masing-masing terjadi di wilayah Kota Bontang dengan dua pelanggaran netralitas ASN, di Kabupaten Pasir sebanyak 3 pelanggaran netralitas ASN dan Kabupaten Berau dengan temuan satu pelanggaran netralitas ASN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kaltim, keenam ASN di masing-masing wilayah tersebut diduga melakukan pelanggaran netralitas karena terbukti telah mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah ke salah satu partai politik, terlibat proses pengumpulan dukungan untuk calon perseorangan dan terbukti baliho atau alat peraga lainnya untuk meminta dukungan dari masyarakat.

Baca Juga :   Jelang Pilkada, KPU susun protokol kesehatan

Ia menerangkan, keenam kasus dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan ASN tersebut telah diserahkan penanganan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diproses lebih lanjut.

“Posisi kami hanya untuk melakukan klarifikasi yang hasilnya kemudian disampaikan ke Komisi ASN, untuk bentuk pelanggaran atau sanksi yang akan diberikan tergantung pada Komisi ASN,” jelasnya.

Ia menjelaskan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kaltim, Kota Balikpapan menduduki urutan kedua, dengan tingkat kerawanan paling tinggi setelah Kabupaten Paser.

Sesuai dengan indek yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Kaltim, tingkatkan kerawanan di Pilkada Kota Balikpapan masih dalam kategori sedang tinggi, dengan indeks mencapai angka empat.

“Kalau kita hitung dengan indek satu sampai enam, Balikpapan memiliki angka empat atau sedang tinggi, kalau yang paling rendah itu Bontang dengan indek dua,” jelasnya

Baca Juga :   PKS Mantapkan Sikap, Rapatkan Shab Dukung H Rahmad Mas'ud Calon Walikota Balikpapan.

Hal itu disampaikan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Kaltim mengikuti empat indikator yang menjadi tolak ukur dalam memperhitungkan potensi tingkat kerawanan pada Pilkada yakni dimensi sosial politik, penyelenggara Pemilu, kontestasi dan ASN.

Untuk menghindari tingkat potensi kerawanan pada Pilkada, pihaknya akan meningkatkan kegiatan sosialisasi termasuk meningkatkan upaya pengawasan untuk menghindari segala bentuk pelanggaran di Pilkada.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *