Jelang Pilkada, KPU susun protokol kesehatan

BALIKPAPAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan agar saat pilkada serentak, yang rencananya digelar pada Desember 2020, para petugas penyelenggara pemilu dilengkapi perlindungan supaya tak tertular COVID-19. Selain itu, KPU mengusulkan agar ada alat coblos sekali pakai.

Mengenai itu, KPU Kota Balikpapan juga mulai menyusun protokol pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Balikpapan di tengah pandemi virus Corona Covid-19.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, mengatakan sesuai dengan arahan dari KPU RI, tahapan pelaksanaan persiapan Pilkada di Kota Balikpapan akan dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang.

Maka itu, KPU Balikpapan telah menyiapkan sejumlah kajian untuk memenuhi protokol kesehatan yang akan diberlakukan selama pelaksanaan tahapan persiapan Pilkada hingga hari pemungutan suara.

Baca Juga :   Pendidikan Politik, KPU Go To School Dihentikan Sementara

“Semula KPU menginginkan pelaksanaan Pilkada ini dilaksanakan di 6 Juni, namun berdasarkan arahan dari KPU RI setelah melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI lantas diputuskan persiapan dilaksanakan mulai pada tanggal 15 Juni ini, maka kami yang di daerah ini menyiapkan protap pelaksanaan persiapan Pilkada di masa pandemi,” katanya ketika diwawancarai lingkarkota.com, Kamis (28/5).

Menurut Toha, KPU Kota Balikpapan telah melayangkan surat ke KPU RI terkait daftar kebutuhan alat penunjang yang diperlukan ketika tahapan persiapan Pilkada serentak di Kota Balikpapan kembali dilaksanakan diantaranya menyangkut penyediaan alat pelindung diri (APD) untuk petugas Pilkada.

“KPU Balikpapan sudah mengirim surat kepada KPU RI terkait apa saja yang dibutuhkan selama persiapan pelaksanaan Pilkada sampai hari pemungutan suara seperti pelindung wajah (face shield), masker dan lainnya untuk memberikan perlindungan kepada petugas yang dilibatkan,” ujar Toha.

Baca Juga :   Karena Corona, KPU Batalkan Pelantikan PPS

Dengan adanya penambahan kebijakan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam proses pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, maka akan berdampak pada peningkatan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyukseskan pelaksanaan persiapan Pilkada serentak.

Untuk itu, Toha berharap agar anggaran tambahan untuk penerapan prosedur protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dapat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak memberatkan kondisi keuangan daerah, karena anggaran Pilkada yang sudah disiapkan hanya dialokasikan untuk persiapan tahapan pelaksanaan Pilkada dalam kondisi normal.

“Kalau untuk itu (anggaran protap Covid-19) akan diharapkan dialokasikan melalui APBN, tidak dari daerah,”tuturnya.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *