Gelar Rapat Paripurna, DPRD Kota Bontang Sampaikan 12 Rekomendasi

Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar Rapat Paripurna Ke-13 Masa Sidang II dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2019, di Command Center, Rabu (22/4/2020).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam diselenggarakan secara terbatas yang hanya dihadiri unsur pimpinan beserta anggota DPRD, Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG, dan Sekretaris Daerah. Mengingat protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) berlaku di Kota Taman.

Sementara jajaran kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, dan unsur Forkopimda mengikuti Rapat Paripurna secara live streaming yang disajikan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam rapat yang berlangsung singkat itu, DPRD melalui Wakil Ketua Junaidi menyampaikan 12 rekomendasi berupa saran dan masukan kepada Pemkot Bontang.

Pertama, meminta Pemkot Bontang agar dimulai tahun depan tidak membuka penerimaan CPNS secara nasional, tetapi perlu menetapkan kebijakan yang berbasis pada pemberdayaan Tenaga Honor yang ada dan telah berpengalaman.

Kebijakan dimaksud adalah menaikkan status dari Honor biasa menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), P3K menjadi PNS secara bertahap sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Baca Juga :   Rangkaian Giat Memperingati Hut Bhayangkara Ke-74, Lanal Balikpapan Ikuti Bhakti Sosial Dan Bagikan Sembako

Kedua, memenuhi semua fasilitas dan kebutuhan operasional sekolah-sekolah negeri, sehingga subsidi atau bantuan bagi sekolah swasta agar ada pembatasan yang jelas sebagaimana direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketiga, pemerintah daerah wajib membuat program upaya pencegahan dan penularan wabah penyakit menular. Program pencegahan yang bersifat mengutamakan promotif dan preventif, sehingga tidak terjadi kekosongan masker, pembersih tangan (handsanitizer), disinfektan, dan obat penambah imun.

Keempat, Perusda yang berada di Kota Bontang dan anak perusahaan harus dimaksimalkan kinerjanya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperketat pengawasan. Gambarannya, perusahaan milik Pemda dapat berupa Perumda atau Perseroda orientasinya mencari keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembentukannya berdasarkan UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kelima, Pemda wajib membuat program yang melindungi tenaga kerja alih daya, dan menegakkan peraturan perundang-undangan berupa pengawasan dan mengenakan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang berusaha di wilayah Bontang.

Sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bontang Nomor 1/2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja, dan Nomor 9/2013 tentang Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya.

Baca Juga :   Rangkaian Giat Memperingati Hut Bhayangkara Ke-74, Lanal Balikpapan Ikuti Bhakti Sosial Dan Bagikan Sembako

Keenam, menetapkan NJOP dan PBB yang mendekati harga riil, mengingat seringnya penetapan harga jual menjadi masalah dan temuan oleh pemeriksa yang berwenang.

ketujuh, Pemda harus meningkatkan PAD dengan menggalakkan potensi pariwisata alam dan budaya. Karena migas berpotensi berkurang bahkan habis dalam 20 tahun ke depan.

kedelapan, merencanakan pemekaran kecamatan mengingat sampai saat ini masih terdiri dari tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat.

Kesembilan, peningkatan peran Pemda secara langsung yang dapat dirasakan masyarakat, berupa penambahan dan pengadaan alat kebakaran beserta kendaraan kebakaran (Damkar).

kesepuluh, peningkatan kapasitas penyediaan air bersih yang sekarang ini dirasakan masyarakat Bontang belum terpenuhi.

Kesebelas, memaksimalkan pelaksanaan Perda dengan meminta wali kota menerbitkan Perwali atau kebijakan yang selaras dengan maksud dan tujuan Perda tersebut.

Kedua belas, meminta Wali Kota Bontang agar dalam menggunakan anggaran tidak hanya berprinsip efektif dan efisien tapi juga menggunakan konsep tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna.

Baca Juga :   Rangkaian Giat Memperingati Hut Bhayangkara Ke-74, Lanal Balikpapan Ikuti Bhakti Sosial Dan Bagikan Sembako

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyebut 12 rekomendasi ini akan menjadi perbaikan penyelenggaraan APBD Kota Bontang 2020.

Ia menambahkan, beberapa rekomendasi tersebut telah dilaksanakan Pemkot Bontang. Seperti rekomendasi terhadap pendidikan, tenaga kerja, dan tidak membuka penerimaan CPNS.

Untuk penerimaan CPNS, Neni menjelaskan bahwa Pemkot Bontang tidak membuka perekrutan pada penerimaan CPNS 2019 lalu, dan secara proporsional akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan DPRD tentang kebutuhan pegawai dilingkungan Pemkot Bontang.

Sementara terkait Perusda menjadi Perumda, Neni menyatakan bahwa Pemkot Bontang telah melakukan hal

tersebut. Sebab, menurutnya, Perumda inilah yang akan mengelola dana partisipasi interes.

“Ada 12 rekomendasi, Insyaallah karena APBD ini adalah hasil keputusan antara DPRD dengan Pemkot Bontang. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan kesepakatan,” sambungnya.

“Dan semua rekomendasi ini menjadi bahan perbaikan Pemkot Bontang ke depan, agar APBD ini betul-betul tepat guna, berdaya guna sesuai apa yang direkomendasikan DPRD Kota Bontang,” pungkas Neni. (kmf_ag)

PPID Kota Bontang

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *