KIPP Balikpapan Gugat KPU Ke MK

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Balikpapan ajukan gugatan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (18/20) pukul 22:59 wita melalui online.

KIPP Balikpapan meminta Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil walikota balikpapan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020.

Ketua KIPP Balikpapan, Ambran menyampaikan telah mendaftarkan diri ke MK, yang dilakukan secara online. “Melalui buku pengajuan permohonan pemohon elektronik (e-BP3), dengan akta pengajuan permohonan pemohon (AP3) nomor: 63/PAN.MK/AP3/12/2020 KIPP Balikpapan telah resmi mendaftarkan gugatan di MK, e-BP3 ini dilakukan sebagai syarat untuk menjadi pemohon sengketa hasil Pilkada di MK”.

Baca Juga :   Komisi 1 : Raperda Kepemilikan Garasi Belum Waktunya

Seperti di ketahui, KPU Kota Balikpapan telah menetapkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Tahun 2020 dengan nomor SK: 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020. Yakni Pasangan Calon Rahmad Masúd dan Thohari Aziz, S.H sebagai pemilik suara terbanyak dengan suara sebesar 160.929, sedangkan kolom kosong sebesar 96.642 suara, artinya Rahmad Masús dan Thohari Aziz, S.H adalah pemenang dalam Pilkada Balikpapan tahun 2020.

Lembaga pemantau ini menganggap, KPU Balikpapan sebagai termohon diduga telah melakukan pelanggaran dari penyelenggaraan Pilkada Balikpapan tahun 2020.

“Dalam penetapan tersebut KIPP sebagai pemantau telah melakukan kajian hukum atas tahapan Pilkada Balikpapan, dan kami menemukan dugaan pelanggaran dari penyelenggara Pilkada, hal ini yang menjadikan materi Posita pada Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada Balikpapan” jelas Alumni UNIBA ini.

Baca Juga :   Pilkada Balikpapan Jadi Percontohan Nasional

Upaya hukum berupa permohonan gugatan ke MK atas penetapan Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Pilkada Balikpapan, hanya bisa dilakukan oleh Pemantau Pemilihan, dan KIPP Balikpapan memiliki kedudukan hukum berdsasarkan Surat Keputusan KIPP Provinsi No: 16/Kep/KIPP-Kaltim/IX/2020 dan Sertifikat KPU Nomor: 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020.

“Hanya Pemantau-lah yang memiliki legal standing dalam melakukan permohonan ke MK hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pilkada Balikpapan ini karena hanya terdapat satu pasangan calon” tambah Ambran saat di jumpai lingkarkota.com, Minggu (20/12) Sore.

Selanjutnya, KIPP akan menunggu update dari Kepaniteraan MK terkait Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan. Jika berkas telah lengkap, maka dapat dipastikan bahwa KIPP merupakan Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan.
Ketika ditanya mengenai kesiapan KIPP Balikpapan, Ambran menyampaikan bahwa tim KIPP siap untuk menyampaikan fakta hukum di persidangan. “Karena memang pada dasarnya tim KIPP adalah Advokat sehinggga sudah sewajarnya kami akan menyampaikan fakta-fakta hukum” beber Ambran.

Baca Juga :   Rekam Jejak Salah Satu Penentu dalam Proses Seleksi PPS

Ambran menegaskan, bahwa siapapun dari masyarakat, atau kelompok yang mencoba menyebarkan isu hukum terkait keterlibatan KIPP dengan pasangan calon atau kolom kosong maka itu merupakan fitnah. “itu fitnah, dan kami pun akan mempersiapkan kajiannya untuk dapat menindaklanjuti, karena KIPP dari awal sudah komit tidak terlibat dalam persoalan politik di Balikpapan, tetapi fokus menjalankan peran pengawasan partisipatif melalui aspek hukum, karena kesuksesan PILKADA adalah tanpa adanya pelanggaran atau kecurangan, tutup Ambran.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *