RSUD AM Parikesit Miliki Aplikasi Simandau Aksi dan Akurasi Mapan

Tenggarong- Dua aplikasi yakni Sistem Manajemen Data Mutu, Budaya Keselamatan, dan Manajemen Risiko Terintegrasi (Simandau Aksi) dan Akurasi Mapan diresmikan oleh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah di RSUD Aji Muhammad Parikesit pada Rabu (13/10/2021).

Terobosan ini pertama kali digunakan untuk rumah sakit di Kukar, sebagai langkah reformasi birokrasi secara konkret. Simandau Aksi dibuat dalam untuk meningkatkan pengelolaan manajemen keuangan dan mengurangi resiko yang terjadi. Sementara Akurasi Mapan untuk penguatan sistem infomasi akutansi dan keuangan dalam rangka mewujudkan ketahan rumah sakit menghadapi pandemi Covid-19.

“Ini sangat membanggakan, aplikasi ini salah satu aksi perubahan dari pejabat administrator yang mengikuti Diklat PIM III, saya tentu sangat mengapresiasinya,” kata orang nomor satu di Kutai Kartanegara ini.
Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa setelah dicermati dan didiskusikan bersama. Ternyata sangat cocok apabila di terapkan dalam tata kelola keuangan dan manajemen resiko di rumah sakit. Tentu capain yang luar biasa sekali, pihaknya menyampaikan penghargaan terima kasih atas dedikasinya dalam berinovatif demi kemajuan pelayanan dan pembangunan.

Baca Juga :   Berlakukan PPKM Level 3, Pemkot Balikpapan Siap Lakukan Penyekatan Saat Nataru

“Semoga bisa dijalankan dengan baik. Setelah di rumah sakit, kalau ruang lingkupnya besar maka tidak menutup kemungkinan bisa diadopsi atau diterapkan pada pengelolaan keuangan daerah yakni BPKAD sebagai sentralnya,” tuturnya.

OPD teknis yang disebut Bupati sebagai sentralnya keuangan daerah, didalamnya ada pendapatan, belanja dan pertanggung jawaban disana. Jika sistem ini sudah interkoneksi dengan pendapatan, perencanaan belanja, maka akan semakin bagus.
Selain itu, Pemerintah juga menginginkan fokus pada tersambungnya manajemen resiko dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang menjadi leading sector Inspektorat Kukar.

“Saya arahkan supaya sistem pengendalian internal bisa berjalan, selama ini kan dilakukan manual, sistem ini saya kira membantu dan sangat dimungkinkan diadopsi OPD di lingkung Kukar,” sambungnya.

Baca Juga :   Presiden Jokowi Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Usai Dibatalkan MA

Selama ini banyak persoalan yang dihadapi lantaran pengawasanya belum optimal sehingga secara tidak langsung dapat merugikan. Karena pihaknya tau setelah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Jika di jalankan, maka kegiatan kedepannya dapat melihat gejala-gejala itu sehingga cepat dikendalikan dengan baik. (adv/Rhz)
[SUP]

Sopan menceritakan bahwa perawatan biasanya hanya dilakukan secara swadaya dengan warga, hal ini menjadi dilema, karena harga kayu ulin yang semakin mahal apabila kerusakan kembali terjadi.

“Kalau harga itu lumayan mahal lah, apalagi ngambilnya di daerah Kutai Barat, ini masih jadi masalah kita yang belum selesai,” imbuhnya.
Baru-baru ini Sopan membeberkan jembatan itu diwacanakan akan di cor menjadi beton karena selain sering rusak, bunyi bising yang dikeluarkan juga mengganggu. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut mengenai progress jembatan tersebut. (adv/RH)

Baca Juga :   Dewan Minta Pemkot Dan Dinas Terkait Sosialisasikan Kembali BPJS Gratis

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!