Balikpapan – Pengusaha angkutan barang atau truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kota Balikpapan dan Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Provinsi Kalimantan Timur mengeluhkan antrian panjang BBM subsidi jenis biosolar.
Keluhan ini disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), menyusul banyaknya sopir truk yang mengadu susah mendapat biosolar saat melakukan pengiriman barang.
Tak hanya di Kota Balikpapan, antrian panjang biosolar itu juga dialami para sopir truk di wilayah Kota Samarinda, Bontang dan beberapa daerah di Kaltim.
“Saat ini anggota kami di lapangan itu mengeluh tentang sulitnya mendapatkan solar, karena antrian itu bisa mencapai 3 – 4 kilometer dan baru mendapatkan solar setelah mengantri selama 2 hari 2 malam,” ujar Ketua Aptrindo Kota Balikpapan H. Ibrahim, kepada lingkarkota.com, Rabu (17/11).
Ibrahim mengaku sengaja menyambangi kantor Gubernur Kaltim dan bertemu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Ir. H Muhammad Sa’bani M.Sc, untuk mencari solusi terkait antrian panjang bahan bakar bersubsidi ini.
“Kami datang kesini, untuk meminta permohonan penambahan kuota bahan bakar bersubsidi bio solar kepada BPH Migas melalui Pertamina. Tujuannya untuk mengurai antrian BBM yang panjang dan berhari – hari”, ungkapnya.
Senada dengan Aptrindo, Ketua DPW ALFI Kalimantan Timur Faisal Tola, mengungkapkan antrian panjang BBM subsidi jenis solar ini sudah terjadi setahun belakangan ini. Kondisi ini pun tentunya membuat proses distribusi yang dilakukan para sopir truk menjadi tersendat.
“Jika hal ini dibiarkan akan menghambat penyaluran logistik ke daerah – daerah, ada kemungkinan, antrian panjang ini disebabkan kurangnya kuota BBM bersubsidi atau pembatasan pembelian solar subsidi untuk kendaraan jasa angkutan barang”, ungkapnya.
Sekprov Kaltim Ir H Muhammad Sa’bani M.Sc, yang menerima rombongan Assosiasi menjelaskan, para pengusaha angkutan barang datang untuk meminta dukungan Pemprov Kaltim terkait penambahan kuota BBM Bersubsidi.
“Mereka dari Assosiasi Pengusaha Truk, mengeluhkan mengapa antrian panjang untuk solar subsidi terus terjadi, berdasarkan perkiraan mereka (pengusaha angkutan barang) ada kuota yang tidak pas”, kata Sa’bani.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kaltim ini melanjutkan, “apakah kuota yang di berikan BPH Migas tersimpankan atau memang kuota yang diberikan tidak cukup. Kemudian mereka meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi, untuk menyurat kepada BPH Migas dalam hal menambah kuota, jika kuota yang ada sekarang dirasa kurang, tetapi kita juga akan meminta data yang akurat, dasar permintaan tambahan kuota solar subsidi tersebut”.
Sa’bani tidak memungkiri jika belakangan ini kerap terjadi antrian panjang truk angkutan barang yang terjadi di berberapa kabupaten kota di Kaltim, seperti yang terjadi di Samarinda, Balikpapan, Bontang dan beberapa daerah lainnya.
“Tentu saja itu harus di cermati betul, apakah kuota (solar subsidi) itu dilarikan kemana – mana, atau tidak sepenuhnya dimanfatkan oleh jasa – jasa (angkutan barang) ini, atau memang kuota nya kurang. Ini yang akan kita minta hitungannya segera”, ungkap Sa’bani.
Pemprov Kaltim berharap, kedepannya tidak terjadi antrian, sepanjang memang kuota yang diberikan terdistribusi dengan tepat sasaran.
“Jika itu bisa diperkatat distribusi nya jangan ada penyimpangan, bisa jadi hitungan BPH Migas sudah tepat, tetapi ada kemungkinan lain, bisa jadi karena aktifitas perekonomian yang meningkat kebutuhan solar juga meningkat, kalo itu terjadi, bisa jadi hitungan kuota solar subsidi itu kurang, maka kita akan menyurat untuk mendapatkan kuota yang sesuai dengan kebutuhan”, tutup Sa’bani.
Sementara itu, Sales Branch Manager MOR VI Balikpapan Arga Satya, menekankan jika Pertamina hanya menyalurkan BBM bersubsidi sesuai kuota yang diberiikan oleh BPH Migas.
“Kami dari Pertamina menyalurkan biosolar berdasarkan kuota BPH Migas, dimana BPH Migas telah memiliki perhitungan sendiri dengan metode tersendiri, kami hanya menerima angka untuk disalurkan kepda SPBU”, Imbuhnya.
Saat lingkarkota.com bertanya, berapa banyak kuota BBM bersubsidi yang diberikan oleh BPH Migas untuk di salurkan Pertamina, Sales Branch Manager MOR VI Balikpapan Arga Satya mengaku tidak hapal datanya.
Terkait antrian yang terjadi di beberapa SPBU yang di keluhkan Aptrindo, Pertamina mengaku tidak pernah mengurangi atau memutus pendistribusian solar subsidi ke SPBU.
Penambahan kuota solar subsidi yang di usulkan DPC Aptrindo Balikpapan dan DPW ALFI Kalimantan Timur dihadapan Sekprov Kaltim, di bantah oleh Pertamina melalui Sales Branch Manager MOR VI Balikpapan Arga Satya.
“Bukan penambahan kuota solar subsidi, jadikan dari BPH Migas terdapat aturan, sekali pengisian (kendaraan jasa angkutan, solar) itu maksimal di angka 200 liter. Setiap ada konsumen datang (ke SPBU) dia itu dibatasi paling maksimal pembelian sehari itu 200 liter, nah kawan – kawan Aptrindo berharap untuk bisa membeli (solar subsidi) diatas 200 liter sekali pengisian, mereka berharap dengan adanya kenaikan batas pembelian itu bisa mengurangi antrian tersebut” pungkasnya.(Muhammad Irfan)
