Wakil Ketua DPRD Balikpapan Minta Pemkot Tidak Tebang Pilih Dalam Membuat Kebijakan

Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle menanggapi aksi protes yang dilakukan pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam aksi tersebut, pihak pelaku usaha protes dengan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang telah menutup Pantai Manggar Segara Sari saat akhir pekan.

Menurutnya, Pemkot Balikpapan terkesan tebang pilih karena membuat kebijakan tidak merata. Sehingga, hal itu juga berdampak pada berkurangnya pendapatan para pelaku UMKM.

“Inikan diskriminatif yang luar biasa. Kenapa seperti Mall, tempat hiburan dan pantai yang lain terus dibuka, sedangkan Pantai Manggar ditutup pada Sabtu dan Minggu. Mereka pelaku UMKM juga butuh makan,” kata Sabaruddin.

Selain itu, dirinya menilai bahwa Pemkot harus bijak dalam membuat kebijakan. Apalagi Pantai Manggar adalah wisata unggul Balikpapan. Dengan situasi Covid-19 yang terus melonjak juga dapat terjadi di semua aktivitas masyarakat dan tidak hanya pada Pantai Manggar Segara.

Baca Juga :   Kuota Solar Pertahun Menurun, Pemkot Balikpapan Ajukan Penambahan Ke Pertamina

“Jadi, intinya dipastikan saja masyarakat Balikpapan menaati protokol kesehatan (prokes) dan sudah vaksinasi kedua bahkan ketiga, serta selalu menggunakan masker. Jika tiga faktor itu sudah dilakukan, silahkan beraktivitas seperti biasa, karena mereka juga butuh hidup,” terangnya kepada wartawan Selasa (23/2) siang tadi.

Ia melanjutkan, bahwa Pihaknya juga akan mengingatkan pemkot dan gugus tugas untuk terus fokus mengawasi masyakarat dengan memastikan beberapa faktor tersebut sudah diterapkan.

“UMKM itu harus berjalan dengan baik, jangan ada penutupan lagi. Jadi kami meminta tolong agar pemerintah membuat kebijakan itu yang merata,” tegas Sabaruddin.

Disamping itu, dirinya juga menyinggung hal lain yang dipersoalkan Pemkot Balikpapan, salah satunya yaitu terkait belum adanya barcode PeduliLndungi di Pantai Manggar.

Baca Juga :   Pembahasan AKD Ditunda, Subari Sebut Sebagian Besar Fraksi Belum Storkan Nama

“Jadi, sebanarnya itu tugasnya Pemerintah untuk pengadaan (Barcode), jangan masyarakat yang dikorbankan. Berapa sih penghasilan UMKM di sana dibandingkan Mall, Pub dan pantai lain yang terbuka,” pungkasnya.

 

Penulis : Bayu Andalas Putra

Editor : Muhhamad Irfan

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!