Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi baru-baru ini melayangkan protes terhadap dana CSR tambang batu bara sebesar 200 Miliar yang disalurkan ke Universitas yang ada diluar Kaltim.
Menanggapi hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar aksi didepan kantor Gubernur Kaltim pada Jum’at (13/5/2022).
Dibawah derasnya guyuran hujan, massa aksi terus menyampaikan orasi-orasi politiknya serta tuntutan yang menjadi poin utama dalam aksi tersebut.
Syahrul selaku Koordinator lapangan menyampaikan, bahwa pihaknya sangat menyayangkan terkait adanya aliran dana CSR yang disalurkan oleh PT. Bayan Resources kepada perguruan tinggi diluar Kaltim. Sebab ia menilai, bahwa Kaltim lebih membutuhkan dana tersebut untuk pendidikan.
“Semisal dana tersebut diberikan ke perguruan tinggi Kaltim, pasti ini bisa sangat membantu. Karena, banyak masyarakat yang ingin bersekolah namun terkendala dengan biaya,” kata Syahrul.
Selain itu, dirinya juga menyoroti terkait transparansi alokasi dana CSR di seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kaltim. Pihaknya meminta agar pemerintah mengawasi dana CSR perusahaan agar tidak mengalokasikan dana CSR ke provinsi lain.
“Sebenarnya kita di Kaltim juga membutuhkan, tapi malah dialokasikan ke provinsi lain. Mereka mengeruk tanah di sini, tapi dananya dialihkan ke pulau lain, jadi kami di kaltim dapat lubang saja”, tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Majid selaku Humas Aksi mengaku akan mengawal tuntutan massa aksi. Hal ini agar pemerintah bisa fokus dalam melakukan pengawasan dana CSR.
“Pastinya kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” terangnya kepada wartawan Jum’at (13/5) siang tadi.
Kemudian, pada saat pukul 16.00 wita, pemprov meminta kepada massa aksi untuk menggelar audiensi bersama stekholder terkait.
Setelah menggelar audiensi, Formateur HMI Samarinda Muhammad Ronni menegaskan, bahwa pemerintah kali ini kurang memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan. Menurutnya, kasus CSR tersebut adalah bentuk kelalaian yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim.
“Itu ada tim kordinasi pelaksana yang bentuk gubernur Kaltim tapi seperti tidak bekerja. Bahkan sampai ada aliran dana keluar daerah 200 Miliar itu bagaimana. Seharusnya pemerintah memperhatikan dan mengawasi kinerja perusahaan,” tegas Ronni.
Dirinya menjelaskan, pada saat usai audiensi bahwa pihak Pemprov mengaku akan membantu mengawal kasus ini dan akan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat.
“Kami berharap pemerintah bisa memaksimalkan pengawasannya. Hal ini agar tidak ada kejadian yang sama. Karena kami menilai ini sangat merugikan masyarakat kaltim,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
