Balikpapan – DPRD Balikpapapan Drs. Syarifuddin Oddang menggelar reses di Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara.
Dalam kegiatan tersebut, dihadiri perwakilan dari Dinas Pendidikan, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), PDAM, Lurah Muara Rapak, perwakilan Camat Utara dan Bhabinkamtibnas Muara Rapak.
Dalam serap aspirasi, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan terkait pemasangan PDAM yang belum juga direalisasikan.
“Dari bulan november 2021 hingga saat ini belum ada petunjuk dari PDAM, seminggu tiga kali mendatangi PDAM sampai bosan, tidak ada kepastian,” kata salah satu warga yang enggan namanya disebut.
Selain itu, Ketua RT 55 Prayitno juga menyampaikan saran kepada anggota DPRD Balikpapan agar menyusun Perda pemilahan bank sampah disetiap RT.
Menurutnya, perda pemilahan sampah disetiap RT dianggap penting. Hal ini untuk mengurangi volume sampah ditempat pembuangan sampah (TPS).
“Mohon kiranya DPRD bisa mempunyai Perda. Dukungan ini bisa disampaikan kepada Walikota Balikpapan, agar setiap RT mempunyai bank sampah yang dikelola sendiri,” jelasnya.
Kemudian, Ketua RT 49 juga mempertanyakan terkait kapan bisa menikmati jalan klamono, sebab sudah banyak pemakai jalan jatuh akibat jalan berlubang.
“Apakah Jalan tersebut saya tanami jagung dan kelapa. Itu Jalan negara bukan Jalan siapa-siapa. Kita ini warga yang berhak juga dengan jalan itu,” tegasnya.
Di sisi lain, salah satu warga juga mempertanyakan, mengapa untuk mendaftarkan anak sekolah harus sesulit ini akibat Kartu Keluarga (KK) yang belum satu tahun.
“Pingin pintar saja sulit, terus harus sekolah di mana, padahal warga setempat dan KKnya pembaruan. Solusinya seperti apa,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Syarifuddin Oddang menyampaikan, bahwa aspirasi warga Muara Rapak beragam mulai dari pendidikan, PDAM dan infrakstruktur jalan.
Masalah pendidikan ini juga permasalahan setiap tahun yang terjadi di Kota Balikpapan, meskipun pemerintah telah merencanakan pembangunan sekolah tetapi hingga saat ini masih belum terselesaikan juga, salah satunya pembangunan sekolah multi years yang berada di Regency.
“Kalau menunggu multi years akan lama dan tidak bisa terselesaikan cepat, sedangkan persoalan ini terjadi setiap tahun. Sehingga pentingnya untuk mencari solusi.Pendidikan di Balikpapan paling rumit. Mau masuk sekolah aja susah apalagi bicara kualitas,” jelas Oddang.
Begitu juga pembangunan sekolah di kilometer 7 yang belum memadai namun dipaksakan untuk dibuka penerimaan peserta didik, karena dibutuhkan.
“Itu merupakan sekolah terpadu tahun 2012 dan rencananya baru tahun ini mau di pakai,” bebernya.
Dan untuk solusinya, pemerintah mendampingi sekolah swasta kemudian turun menanyakan kemauan dari masyarakat. “Jadi tinggal meningkatkan kualitas sekolah swasta dan pembiayaan yang dikeluhkan masyarakat,” ucapnya.
Adapun untuk tindak lanjut masalah Jalan Klamono, pihak Kelurahan bersurat kepada pihak Pertamina untuk dapat bertemu membahas persoalan tersebut. “Bisa saja kita minta CSR dari Pertamina. Kan tidak terlalu banyak yang diperbaiki,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
