Seragam Gratis Belum Terealisasi, Sabaruddin : Harusnya 6 Bulan Sebelumnya Sudah Disiapkan

Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle merespon terkait belum terealisasinya seragam sekolah gratis bagi peserta didik tahun ajaran 2022/2023, Kamis (14/7).

Dirinya menjelaskan bahwa pemberian seragam sekolah gratis tersebut merupakan salah satu janji politik Wali kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud SE yang sudah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jadi, ketika seorang Wali Kota sudah terpilih, maka janji politik itu harusnya sudah tersosialisasikan ke perangkatnya seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian ASN itulah yang akan menterjemahkan visi misi Wali Kota,” kata Sabaruddin.

Pihaknya juga mengatakan, janji pemberian seragam sekolah gratis telah diyakinkan oleh Wali kota bahwa sebelum tahun ajaran baru anak didik sekolah sudah mendapatkan seragam gratis tanpa terkecuali, dalam hal ini baik itu swasta maupun negeri.

Baca Juga :   KPU Balikpapan Akan Libatkan Perguruan Tinggi Dalam rekrutmen KPPS

“Jadi, dalam visi misi Wali kota tidak ada menyebutkan bahwa seragam sekolah gratis hanya diberikan untuk sekolah negeri saja,” terangnya kepada wartawan Kamis (14/7) siang tadi.

Politisi Gerindra tersebut juga menyampaikan, jika pemberian seragam gratis tersebut belum terealisasi, seharusnya Wali Kota segera memanggil dinas terkait. Sebab hal ini sudah jelas dalam visi misi yang disampaikan, namun kenapa tidak disiapkan.

Ia menambahkan, jika memang tahun ajaran baru tahun ini jatuh pada bulan Juli, seharusnya dinas terkait sudah mempersiapkan pada 6 bulan sebelumnya.

“Kalau ini tidak jalan, berarti SDM nya tidak mumpuni, artinya OPD tidak bisa menterjemahkan visi misi Wali Kota. Jika dikatakan gagal tender atau harus menunggu uji lab dan sebagainya, padahal sudah jelas Wali kota menyampaikan tahun ajaran baru sudah memiliki,” tegasnya.

Baca Juga :   Pasca Libur Idul Fitri, Kasus Covid-19 Di Kota Balikpapan Tetap Melandai

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Wali kota memperingatkan setiap perangkat-perangkat dibawahnya. Sebab dirinya menilai bahwa ini terjadi karena adanya keteledoran, sehingga hal ini bisa terjadi.

“DPRD sudah mengesahkan anggarannya, jadi kalau masyarakat menagih itu wajar, karena mereka sudah dijanjikan,” pungkasnya.

Penulis : Bayu Andalas Putra

Editor : Muhammad Irfan

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!