Balikpapan – Komisi III DPRD Balikpapan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Balikpapan kembali menggelar RDP terkait pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2023 yang tertunda akibat Kepala DLH tugas luar kota.
Sabaruddin Panrecalle selaku koordinator komisi III menjelaskan, bahwa alokasi anggaran yang telah diajukan oleh DLH yakni sebesar 118 milyar. Dan anggaran tersebut telah dipagu oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bapedda).
“Jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangan dan dianggap prioritas yakni menyangkut permasalahan sampah,” kata Sabaruddin.
Dalam RDP tersebut, Komisi III memberikan saran dan pendapat, bahwa perlunya penambahan anggaran yang diperuntukkan mengelola kebersihan sesuai identitik kota Balikpapan yang terkenal dengan kebersihan.
“Jadi pertimbangannya seperti penambahan bak Container yang tersebar di 34 kelurahan dan 6 Kecamatan,” terangnya kepada wartawan (2/8) siang tadi.
Selain itu, Komisi III juga menyampaikan sesuai dengan laporan masyarakat, bahwa ada beberapa area Tempat Pemakaman Umum (TPU) tidak memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Ketika ada masyarakat yang melakukan pemakaman di malam hari terpaksa harus menggunakan gendset. Akhirnya kita memandang perlu adanya PJU di pemakaman, dan dimasukkan,” bebernya.
Di samping itu, Sabaruddin juga menyampaikan, bahwa kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar sudah tidak memadai untuk dikembangkan. Sehingga ada beberapa masukan agar dapat membuat sistem teknologinya seperti sistem tumpang gali atau sebagainya.
Adapun terkait dengan lahan mangrove yang perlu dikaji ulang, sebab ada beberapa mangrove di sana yang menggunakan dana operasional yang begitu banyak, tetapi tidak ada kontribusi untuk kota Balikpapan.
“Begitu juga dengan Kebun Raya di kilometer 15 Balikpapan Utara, yang memakan operasional kurang lebih sekitar Rp 3 miliar, tapi tidak ada kontribusi ke Balikpapan,” jelasnya.
Sementara itu terkait dengan anggaran yang dipagu, pihaknya mengatakan dengan Bappeda, jika ada OPD yang ingin berinovasi untuk kepentingan masyarakat Balikpapan, agar tidak dipagu tetapi ditambah.
“Dalam lembahasan ini ada penambahan dan ada pengurangan, sekiranya memang pro kepada rakyat dan tidak ada anggaran seharusnya ditambahkan,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
