Samarinda – Beberapa akhir ini drama isu terkait pemotongan intensif guru mencuat di publik pasca Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) membahas wacana pemangkasan insentif guru honorer pada Selasa 28 agustus 2022.
Namun, setelah itu Walikota Samarinda, Andi Harun menepis isu tersebut.
Melalui media Beliau mengeluarkan statement bahwa tidak adanya pemangkasan terkait insentif guru.
Dalam surat edaran nomor 420/9128/100.01 dengan dalih penyelarasan insentif guru kembali menjadi pro kontra justru di terbitkan oleh Pemkot Samarinda
Ketua Bidang Riset dan Pendidikan HMI Cabang Samarinda, Muhammad Hasbi mengatakan, bahwa pihaknya menilai kalimat penyelarasan yang disampaikan kepala Disdikbud kota Samarinda adalah dalih yang dibuat oleh pemerintah.
“Setiap tahun kita berdebat dan memperjuangkan gaji buruh, lalu kita lupa tentang gaji guru. Apa artinya merdeka mengajar bila kesejahteraan guru enggan kita perjuangkan,” kata Hasbi Sabtu (1/10) siang tadi.
Ia juga menjelaskan, seperti jargon Kota Samarinda, Pemkot Samarinda harus mensejahterakan guru guna mewujudkan kota peradaban, sebab menurutnya pendidikan yang dapat menyelamatkan masa depan.
“Kami meminta Pemkot agar dapat mensejahterakan guru khususnya yang ada di kota Samarinda. Karena pendidikan inilah yang nantinya dapat menyelamatkan masa depan,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
