Balikpapan – Anggota DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang menggelar reses memasuki masa persidangan ke III tahun 2022, yang diselenggarakan di Perumahan BDS 2 RT.36 Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan.
Dalam reses tersebut pihaknya menghadirkan Kabag Bagian Hubungan Pelanggan (Kabag Hublang) PDAM Balikpapan Ramli dan Kabag Distribusi Ridha dan seluruh pengurus RT di lingkungan BDS 2.
Akan tetapi, lanjutnya dari pihak Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang (DPPR) tidak dapat hadir dalam kegiatan reses tersebut.
Sebelum mendengarkan aspirasi warga, dirinya memaparkan hasil kinerja pembangunan infrastruktur yang bertahap dicapai untuk warga perusahaan BDS dan khususnya warga Balikpapan Selatan.
“Kami memperkenalkan aplikasi Si dilan untuk warga kota Balikpapan. Aplikasi ini bertujuan untuk mencatat aspirasi dan keluhan warga agar bisa diakomodir DPRD,” kata Parlindungan.
Dalam reses tersebut banyak masyarakat mengeluhkan permasalahan yang sama, mulai dari infrastruktur jalan, penerangan jalan dan keluhan pemasangan PDAM.
“Kami dapat berdialog langsung oleh masyarakat. Selain itu, kami juga bisa melihat dan mendengar aspirasi yang mana saja nantinya akan menjadi skala prioritas untuk dikerjakan,” terangnya kepada wartawan.
Seperti yang baru saja disampaikan warga, mengenai penyambungan PDAM ke rumah warga. Pemkot bersama DPRD menyetujui ada swadaya untuk pengadaan pipa distribusi yang ditanggung masyarakat.
“Ada 1.206 unit rumah yang direncanakan dipasang PDAM dengan membayar Rp. 3.984.000 diangsur selama 2 tahun. Dalam perjalanan ada yang mempunyai kavlingan lima dijadikan satu. Jadi saat ini ada sisa kuota 250,” jelasnya.
Politikus Nasdem itu juga mengatakan, bahwa sisa kuota ini akan dibicarakan dengan pihak PDAM untuk diusahakan pemasangan. Sebab, saat ini perkembangan perumahan BDS luar biasa sdh hampir 4000 unit rumah.
“Sisa kuota ini coba disalurkan kepada kavlingan lain, dan tetap mengangsur sesuai kebijkan PDAM. Saya undang pihak PDAM biar warga bisa langsung tanya dan mendengarkan jawaban PDAM,” ucapnya.
Di samping itu, infrastruktur juga dibahas warga terkait perbaikan drainase dan pembangunan bendali. Hal ini mengingat Bendali ini sangat strategis untuk mengurangi banjir di kawasan kampung buton, perumahan BDS dan perumahan pos.
“Perbaikan pembangunan bendali, jangan dilihat siapa yang memperbaiki tapi lihatlah fungsinya sebagai pengendali banjir,” tandasnya.
Ia juga menyampaikan, saat ini penyerahan fasum yang telah memenuhi persyaratan pemerintah seperti bendali, jalan dan drainase sudah bisa diserahterimakan secara parsial tanpa memecah sertifikat.
“Ini memudahkan pengembang serahkan fasumnya, sehingga warga perumahan bisa menikmati hasil pajak yang dibayar,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
