Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) kembali menyoroti konflik KNPI yang terjadi di Kota Balikpapan. Hal tersebut disampaikan pada saat pertemuan dengan pengurus KNPI kubu Galang Nusantara, di Kantor Walikota, Senin (28/3) kemarin.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengaku bahwa Pemkot akan bersikap netral, bahkan pihaknya juga mengajak kedua kubu pengurus KNPI Balikpapan agar tidak mudah terprovokasi.
“Jadi, untuk gedung Graha Pemuda nanti akan dibicarakan lebih lanjut, saya akan selalu berdiri ditengah-tengah kalian semua, tanpa ada memihak disalah satu pihak,” kata Rahmad.
Selain itu, dirinya bersama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan juga telah membahas terkait dana hibah yang sementara ini belum bisa digunakan akibat adanya dualisme tersebut.
“Kami dengan DPOP juga sudah membahas bahwa dana hibah sudah pasti tidak bisa digunakan selama dualisme ini belum selesai,” terangnya kepada wartawan Senin (28/3) siang tadi.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Sekda Kota Balikpapan Muhaimim menjelaskan, dengan belum menyatunya kedua KNPI tersebut, maka pihaknya menilai bahwa KNPI versi Galang maupun Andre di anggap legal.
“Setelah kami ketemu dengan Polres, KNPI dari kubu Galang menahan diri untuk tidak melaksanakan aksi damai terhadap pelantikan yang dilakukan oleh KNPI kubu Andre. Namun mereka meminta untuk di fasilitasi bertemu pak wali hari,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, dalam pertemuan tersebut pihak Galang menyampaikan 4 point, pertama diharapkan Pemkot bersikap netral terhadap adanya dua kepengurusan KNPI, kedua agar dana hibah yang ada di Pemkot Balikpapan tidak dicairkan sebelum ada KNPI yang inkrah, ketigaa meminta agar pengelolaan Graha Pemuda di kembalikan ke Pemkot atau status quo, keempat spanduk baliho KNPI yang memasang gambar pengurus yang ada Wali Kota segera dilepas.
“Pemkot bersikap netral, buktinya saat pelantikan KNPI kubu Andre tidak dihadiri pejabat dari Pemkot Balikpapan, kemudian untuk dana hibah tidak akan dicairkan selama KNPI tidak satu,” beber Muhaimin.
Disamping itu, untuk di Graha pemuda yang saat ini ada kegiatan-kegiatan diluar kepemudaan diantaranya warung makan, pencucian mobil, angkringan akan kembali didata dan potensi akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami dengan BPKAD dan DPOP akan mendata kembali dan mrngkomunikasikan dengan KNPI yang berseketariat disana, bagaimana kontribusinya terhadap aset kota yang digunakan untuk kepentingan ekonomi,” tandasnya.
Ia melanjutkan, terkait dengan spanduk, menurutnya siapapun boleh memasang foto Wali kota, karena pak wali sebagai pembina seluruh generasi muda.
Sedangkan untuk seketariat, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut, sebab pada dasarnya semua adalah aset pemuda yang berkiprah untuk pembangunan Balikpapan. Jika KNPI Kubu Galang ingin berseketariat di sana, maka DPOP akan memfasilitasi dan mempertemukan antara KNPI Andre dan juga KNPI Galang.
“Secepatnya kita akan lakukan komunikasi, dan sesegera mungkin kami juga akan lakukan pendataan terkait pengelolaan aset yang ada di graha pemuda,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
