Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas pekerja lokal. Karena dengan kondisi pandemi Covid-19 hal ini sangat berpengaruh di sektor ekonomi dimana salah satunya berdampak pada pengurangan pekerja oleh pihak perusahaan.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang menyampaikan, bahwa Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi merupakan efek yang sering terjadi ketika perusahaan kesulitan untuk menyeimbangkan neraca pendapatan dan pengeluaran.
Terkait hal itu, pihaknya meminta pemerintah agar bisa hadir melalui pembekalan skill dan keahlian bagi pekerja yang di PHK maupun yang sedang mencari pekerjaan. Hal ini agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia kerja.
“Kami sudah berbicara dengan para stakeholder lainnya. Khususnya terkait putra putri kita yang sudah lulus sekolah agar mereka punya sertifikasi keahlian di dunia kerja,” kata Sihotang.
Menurutnya, kondisi tersebut akan menuntut peran Balai Latihan Kerja (BLK). Karena mengingat fasilitas milik pemerintah tersebut adalah sarana maupun prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan dan mendalami keahlian di berbagai bidang pekerjaan.
“BLK ini jangan yang biasa aja. Tapi yang punya afiliasi penuh dengan badan sertifikasi nasional. Jadi anak-anak lulusan BLK bukan saja punya sertifikat, tapi juga akan diakui keahliannya secara nasional,” terangnya kepada wartawan Rabu (12/1)
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk memasukkan anak SMK kelas 2 dan 3 ke BLK guna terus mengasah pengetahuan mereka di sekolah. Sehingga jurusan yang ditekuni dapat menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ketika masuk ke dalam dunia kerja.
“Anak yang di SMK kelas 2 dan 3 mereka sudah bisa masuk BLK. Karena kami yakin bahwa itu bisa mengasah keterampilan, contohnya juru las atau keahlian lainnya. Jadi nanti ketika lulus mereka punya sertifikat dan tidak kesulitan jika melamar pekerjaan,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
