Balikpapan – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Parlindungan menilai bahwa permasalahan pendistribusian seragam dinilai lambat. Hal ini mengingat para peserta didik baru sudah mulai masuk dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Masalah keterlambatan seragam sekolah ini juga menjadi pertanyaan dari sisi saya sebagai anggota DPRD Komisi IV yang membidangi pendidikan,” kata Parlindungan.
Dirinya menjelaskan, seharusnya pemerintah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan dapat mengantisipasi kejadian seperti ini.
“Permasalahan keterlambatan itu sebenarnya bisa diantisipasi di awal. Karena ini kan program RPJMD yang sudah jauh-jauh hari dibahas, pastinya sudah ada dokumen dan segala macamnya yang dipersiapkan untuk itu,” bebernya
Menurutnya, jika dokumen tersebut sudah disiapkan, pastinya keterlambatan distribusi atau penyaluran seragam sekolah gratis tidak akan terjadi seperti saat ini.
“Jangan kemudian bicara spek, sementara anggaran sudah diajukan,” terangnya kepada wartawan Senin (14/7) siang tadi.
Dirinya juga mengaku, bahwa permasalahan pendistribusian tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi IV DPRD kota Balikpapan dengan Disdikbud. Hal ini agar tidak menimbulkan gejolak yang baru lagi di masyarakat,” jelasnya.
Dirinya juga mengatakan, bahwa sebenarnya dari awal pemerintah bisa saja menunjuk penjual baju seragam sekolah dan menyesuaikan spek yang ditetapkan sebelumnya.
“Jadi, ketika daftar, anak-anak tinggal ukur di sana. Jika dari awal begitu kan pastinya sistem tersebut sudah siap,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
