Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat terpadu guna membahas pengaturan alur pelayaran Sungai Mahakam, khususnya di kawasan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Samarinda. Rapat berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/1/2026).
Rapat dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud didampingi Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud beserta jajaran, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Dr Supardi, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta perwakilan instansi terkait seperti KSOP Samarinda, Pelindo Regional IV Samarinda, dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda.
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas insiden penabrakan fender Jembatan Mahakam Ulu yang terjadi dua kali dalam kurun waktu dua pekan, masing-masing pada 23 Desember 2025 dan 3 Januari 2026. Akibat kejadian tersebut, struktur pelindung jembatan mengalami kerusakan serius hingga sebagian fender hilang, sehingga meningkatkan risiko terhadap keamanan konstruksi jembatan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa insiden serupa kerap terjadi pada aset vital daerah, terutama jembatan yang dilintasi kapal tongkang. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang.
“Dalam dua minggu terakhir, Jembatan Mahulu sudah dua kali ditabrak kapal. Ini harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu membenahi tata kelola pengolongan dan alur pelayaran di Sungai Mahakam, tidak hanya di Mahulu, tetapi juga Jembatan Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara, hingga Jembatan Kembar di Samarinda,” ujar Rudy Mas’ud kepada awak media.
Menurutnya, perbaikan sistem keselamatan pelayaran harus mengacu pada standar internasional, khususnya di wilayah bawah jembatan yang menjadi titik rawan. Hal ini penting mengingat jembatan-jembatan tersebut dilintasi ribuan kendaraan setiap hari dan menjadi jalur utama aktivitas masyarakat serta distribusi ekonomi.
Gubernur yang akrab disapa Harum itu meminta agar aktivitas pelayaran di bawah Jembatan Mahulu dihentikan sementara hingga fender pengaman kembali terpasang. Apabila pelayaran tetap harus berlangsung, maka wajib disertai pengawalan khusus.
“Kami meminta KSOP sebagai regulator dan Pelindo sebagai operator untuk memastikan tidak ada kapal melintas di bawah Jembatan Mahulu selama fender belum ada. Jika terpaksa melintas, maka harus ada assist atau escort khusus,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Meski Sungai Mahakam merupakan jalur penting perekonomian, aspek keamanan tidak boleh diabaikan.
“Kami tidak ingin menghambat kegiatan ekonomi, tetapi keselamatan masyarakat adalah yang paling utama. Mitigasi harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan,” katanya.
Selain penataan alur pelayaran, Pemprov Kaltim juga berencana membangun fasilitas tambat kapal tongkang di sepanjang Sungai Mahakam. Langkah ini bertujuan untuk menertibkan lalu lintas kapal yang selama ini kerap bersandar sembarangan dan berpotensi mengganggu jalur pelayaran.
“Kita akan mengatur lokasi kapal-kapal tongkang, baik yang bermuatan maupun kosong, dari hulu hingga hilir. Ke depan akan dibahas secara teknis bersama KSOP, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Distrik Navigasi untuk membangun semacam rest area kapal agar tidak mengganggu alur pelayaran Sungai Mahakam,” pungkas Harum.
Pemprov Kaltim memastikan rapat lanjutan akan digelar guna mematangkan langkah teknis dan kebijakan strategis demi menjamin keselamatan pelayaran serta perlindungan aset vital daerah.
