SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk tidak terlalu menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMA sederajat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV Rusman Ya’qub pada Senin (11/10).
Diketahui, Gubernur Kaltim Isran Noow belum mengizinkan pelaksanaan PTM pada SMA sederajat hingga saat ini. Padahal, beberapa daerah di Kaltim telah berstatus PPKM Level 2 yang diperbolehkan untuk melaksanakan PTM.
Rusman menyatakan pihaknya menerima penundaan PTM tersebut karena gubernur memiliki pertimbangan sendiri. “Tentu pak Gubernur punya perhitungan dan pertimbangan yang matang kenapa sampai sekarang beliau belum memberi izin pelaksanaan PTM bagi SMA-SMK atau yang sederajat. Kita tunggu saja,” kata Rusman.
Dengan lamanya penundaan PTM ini, berpotensi besar siswa mengalami lost learning atau kehilangan pembelajaran. Maka dari itu, Rusman berharap agar pemerintah tidak terlalu lama menunda pelaksanaan PTM.
“Karena dampak kehilangan pembelajaran (lost learning) akan semakin panjang dan kita tidak mau sampai terjadi kehilangan generasi anak bangsa,” ujar Rusman.
Terkait alasan penundaan PTM, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi menjelaskan capaian target vaksinasi guru dan siswa yang belum terpenuhi.
“Siswa dan guru dengan batas ketentuan persentase 70 persen itu belum terpenuhi (vaksinasi). Tapi kan ada kabupaten kota yang sudah terpenuhi ya. Namun, murid dari jumlah sekitar 150 ribu lebih itu baru 26 ribu. Belum terpenuhi syarat vaksinasinya,” jelas Anwar.
Disinggung upaya pemerintah, Anwar menyatakan pihaknya telah mengajukan pelaksanaan vaksinasi sekolah kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Polri – TNI, dan Badan Inteligen Nasional (BIN).
“Memang semua pihak ada membantu untuk proses vaksinasi. Mengajukan ke Dinkes Kaltim sudah dari lama, tapi memang ketersediaan vaksinnya yang tidak ada,” tandasnya.
