BALIKPAPAN – Pelaksanaan Musyawarah Kota Luar Biasa (MUSKOTLUB) Wushu Indonesia Balikpapan Tahun 2026 menuai keberatan dari sejumlah sasana. Forum Sasana Wushu Kota Balikpapan secara resmi melayangkan surat protes kepada Ketua Umum KONI Kota Balikpapan terkait proses pelaksanaan musyawarah yang dinilai tidak inklusif.
Surat bernomor 10/NS2-BPPII/2026 tertanggal 16 Februari 2026 tersebut memuat keberatan atas MUSKOTLUB yang dijadwalkan pada Sabtu, 14 Februari 2026. Dalam surat itu, forum menyebut adanya pengabaian hak partisipasi sejumlah sasana aktif di Balikpapan.
Ketua Sasana Naga Setia 2, Umar Hadi, S.Pd.I, S.Pd, yang turut mewakili Forum Sasana, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak musyawarah, namun menolak proses yang dinilai tidak adil.
“Kami bukan menolak MUSKOTLUB. Kami hanya ingin prosesnya berjalan sesuai aturan dan prinsip organisasi. Jangan sampai ada sasana yang memiliki hak, tetapi tidak diundang dan tidak diberi ruang untuk bersuara,” ujarnya.
Menurut Umar, berdasarkan data yang tercantum dalam lampiran surat panitia sebelumnya, terdapat sembilan sasana Wushu resmi di Balikpapan. Namun dalam pelaksanaan MUSKOTLUB, tidak seluruh sasana tersebut mendapatkan undangan secara merata.
“Kami melihat ada ketidakadilan secara administratif. Ada sasana yang diundang, sementara yang lain tidak dilibatkan. Ini berpotensi menimbulkan kesan diskriminasi organisasi,” tegasnya.
Ia menilai, musyawarah sebagai forum tertinggi dalam organisasi seharusnya mengedepankan asas kebersamaan dan mufakat, sebagaimana diatur dalam AD/ART Wushu Indonesia.
“Kalau semangatnya musyawarah untuk mufakat, maka semua elemen harus dihadirkan. Jangan sampai keputusan diambil tanpa partisipasi penuh dari sasana-sasana yang sah,” tambah Umar.
Melalui surat tersebut, Forum Sasana Wushu Kota Balikpapan meminta KONI Kota Balikpapan untuk meninjau kembali legalitas pelaksanaan MUSKOTLUB. Selain itu, mereka juga memohon adanya mediasi antara panitia pelaksana dengan seluruh sasana di bawah naungan Wushu Indonesia Balikpapan.
“Kami berharap KONI bisa menjadi penengah agar organisasi ini tetap solid dan tidak terpecah. Kami juga meminta agar hasil MUSKOTLUB ditunda sampai seluruh sasana mendapatkan hak suara sebagaimana mestinya,” katanya.
Umar menegaskan bahwa langkah penyampaian keberatan ini dilakukan demi menjaga marwah organisasi dan masa depan pembinaan atlet Wushu di Balikpapan.
“Kami ingin Wushu Balikpapan berkembang dengan sehat, transparan, dan inklusif. Jangan sampai persoalan administrasi justru menghambat pembinaan atlet dan prestasi,” pungkasnya.
