Balikpapan – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Balikpapan H. Haris melakukan kunjungan ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balikpapan, Senin (20/12) pagi tadi.
Dirinya menjelaskan, bahwa Kunjungan tersebut yakni dalam rangka koordinasi terkait pendataan aset untuk menjelang akhir tahun 2021.
“Data yang diberikan oleh BPKAD itukan ada 471 yang tidak bersertifikat, ternyata data yang diberikan itu setiap tahunnya tidak update. Pada saat ingin membuktikan sertifikatnya masih di cari-cari,” kata H. Haris.
Pihaknya juga mengeluhkan terkait kelemahan data yang ada di kantor BPKAD. Karena, ketika dirinya mempertanyakan terkait persoalan aset, pihak BPKAD tidak dapat memberikan jawaban apapun.
“BPKAD tidak memiliki pendataan yang benar-benar profesional. Ini kan aset negara bisa-bisa akan terjadi kehilangan sertifikat,” terangnya kepada wartawan Senin (20/12) siang tadi.
Lanjutnya, tidak hanya sampai disitu saja, namun BPKAD juga memiliki Kelemahan lainnya. Contohnya pada saat tim diberikan satu sertifikat aset lahan. Di mana dalam sertifikat itu tertulis luas tanah 1.028 m2. Sementara, di lapangan seharusnya luas lahan sekitar 3.000 m2.
Pada tahun 2021 ini, laporan BPKAD ada sekitar 151 sertifikat. Akan tetapi yang masuk di Badan Pertanahan hanya tiga sertifikat saja. “Jadi kalau jumlah 470 aset satu tahun jadinya hanya 10-20. Sampai kapan ini bisa selesai, kami meminta itu. Kami turun meminta pembuktian, ternyata hanya mencari satu sertifikat saja setengah mati,” tegasnya.
Selain itu, dirinya juga menilai bahwa brankas penyimpanan Aset BPKAD memiliki bahan kualitas yang rendah. Ditambah lagi ada beberapa pegawai BPKAD yang mengetahui PIN Brankas tersebut.
“Jadi ternyata di sana itu banyak yang mengetahui PIN brankas. Sehingga keamanannya dinilai kurang maksimal,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
