Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus dilaksanakan secara terencana, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Sunggono saat membuka Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Pemkab Kukar Tahun 2027 di Ruang Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan kecamatan se-Kukar.
Menurut Sunggono, kick off meeting menjadi tahapan awal yang strategis untuk menyamakan persepsi, arah, dan langkah seluruh perangkat daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan tahun 2027.
Ia menyampaikan sejumlah poin penting sesuai arahan Bupati Kukar, di antaranya terkait penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan, efisiensi anggaran, koreksi terhadap APBD, serta sinkronisasi kebijakan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Sunggono juga mengapresiasi komitmen seluruh OPD yang hadir dalam mengikuti tahapan perencanaan sesuai jadwal. Usai kick off meeting, proses penyusunan RKPD akan dilanjutkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
Seluruh rangkaian Musrenbang ditargetkan rampung pada Februari 2026.
Lebih lanjut, Sunggono mengungkapkan adanya penyesuaian skema pelaksanaan forum RKPD perangkat daerah agar lebih efektif. Ke depan, forum tersebut akan dikelompokkan berdasarkan rumpun urusan dan dikoordinasikan oleh masing-masing asisten sesuai bidang tugasnya.
Forum RKPD bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat akan berada di bawah koordinasi Asisten I, bidang perekonomian dan pembangunan dikoordinasikan Asisten II, serta bidang administrasi umum oleh Asisten III. Pola ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan fokus pembahasan antar-OPD.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perencanaan, termasuk forum-forum sektoral yang berada di masing-masing bidang urusan.
Menurutnya, partisipasi stakeholder seperti Forum Anak, Dewan Pendidikan, serta forum lainnya perlu difasilitasi secara optimal agar forum RKPD berjalan substantif dan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Dengan perencanaan yang terstruktur, partisipatif, dan terkoordinasi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap arah pembangunan tahun 2027 semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kick off meeting tersebut dipandu Asisten III Dafip Haryanto dan diisi dengan paparan Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanessa Vilna, Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo, serta dialog dan masukan dari perwakilan OPD.
