JAKARTA – Pemerintah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian sebesar Rp300 triliun pada 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat akses pembiayaan bagi petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan pembiayaan melalui KUR menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menopang produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani.
“Pemerintah terus mendorong pembiayaan pertanian melalui skema KUR. Untuk 2026, plafon yang disiapkan mencapai Rp300 triliun,” ujar Airlangga saat menghadiri acara Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, pada 2025 realisasi penyaluran KUR untuk sektor pertanian telah mencapai Rp102 triliun. Angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan modal di sektor pertanian sekaligus menunjukkan potensi besar untuk terus diperluas pada tahun-tahun mendatang.
Menurut Airlangga, plafon KUR pertanian bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah tidak membatasi alokasi pembiayaan selama dana KUR digunakan untuk kegiatan produktif, tepat sasaran, dan mampu mendorong peningkatan produksi pangan.
“Untuk sektor pertanian, plafonnya bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan. Tidak ada pembatasan sepanjang pembiayaan itu produktif dan mendukung ketahanan pangan,” tegasnya.
Airlangga juga menyinggung capaian ketahanan pangan nasional sepanjang 2025 yang dinilai cukup positif. Produksi beras nasional tercatat mencapai 34,71 juta ton, sementara produksi jagung berada di kisaran 16 juta ton.
“Kita patut bersyukur, di tengah berbagai tantangan, produksi pangan nasional pada 2025 menunjukkan hasil yang baik, terutama untuk beras dan jagung,” katanya.
Ke depan, pemerintah memastikan komitmen untuk menjaga keberlanjutan penyaluran KUR pertanian. Selain bertujuan mempertahankan swasembada pangan dan stabilitas harga, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan.
