Balikpapan – Komisi IV DPRD bersama dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Sistem Kesehatan Daerah (SKD).
Kepala Dinkes Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty menyampaikan, bahwa hal ini sangat penting bagi daerah. Karena, SKD tersebut sebagai pondasi ketika menghadapi krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19.
“Jadi belajar dari ketidaksiapan kita menghadapi krisis kesehatan pada saat pandemi kemarin. Kami memandang sangat perlu membuat pondasi sistem ksehatan daerah yang di payungi regulasi peraturan daearah,” kata Sri Juliarty.
Dirinya juga menjelaskan, bersama Komisi IV DPRD pihaknya telah melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait pembuatan raperda SKD. Sebab, hal ini mengacu pada Sistem kesehatan Nasional (SKN).
“SKD ini merupakan pemenuhan dari sistem kesehatan nasional yang telah ada, sebelumnya dengan dipayungi Kepres 72 Tahun 2012,” terangnya kepada wartawan.
Selain itu, pihaknya bersama Komisi IV DPRD Balikpapan juga melakukan study banding ke Pemerintah Kota Tanggerang yang telah memiliki Perda SKN. Dan saat ini tengah menyusun naskah akademik dengan mengandeng Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD yang merupakan staf Ahli Menteri Kesehatan (Menkes) dari UGM.
“Kami akan mulai penyusunan naskah akademik, karena beliau adalah salah satu pemikir yang menghasilkan sistem kesehatan nasional di Kementerian Kesehatan,” bebernya.
Kemudian, lanjut Dr. Dio akrabnya disapa, dengan keberadaan Perda SKD ini, harapannya akan sangat membantu untuk menganalisa bidang kesehatan khususya mengimplementasikan 6 pilar transformasi kesehatan.
“Menganalisis bagaimana percepatan pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan dimana dua program porioriotas Wali Kota ada di dalamnya. Karena hal ini dalam persiapan menuju Kota Balikpapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
