Balikpapan – Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa instansi terkait guna membahas permasalahan banjir di Kota Balikpapan, Senin (18/7/2022).
Dalam RDP tersebut pihaknya mengundang Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Dinas Perijinan serta Satpol PP kota Balikpapan.
“Dalam RDP ini Kami mengundang beberapa instansi untuk mengurai permasalahan banjir yang terjadi di Kota Balikpapan,” kata Alwi.
Dirinya menjelaskan, salah satu faktor banjir itu karena adanya pengupasan lahan yang terjadi di Kota Balikpapan yang disebabkan oleh para pengembang yang tidak bertanggung jawab yang tidak menyediakan bozem dan pembangunan drainase yang kurang baik.
“Besok kami berencana akan meninjau langsung empat-lima titik, jadi setelah RDP langsung action. Ini bukti bahwa kami di Komisi III serius, kami juga capek disurati warga maupun ormas bahwa banjir ini karena Komisi III lemah dan tidak turun ke lapangan,” jelasnya.
Dirinya mengaku, pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama dinas terkait guna melihat langsung persoalan yang terjadi di lapangan.
“Besok kami action dibantu DLH, Dinas PU maupun Satpol PP, lurah dan camat. Kami akan turun langsung kelapangan,” terangnya kepada wartawan Senin (18/7) siang tadi.
Selain itu dirinya menilai, bahwa permasalahan pengupasan lahan sering kali terjadi, sehingga pihaknya meminta kepada pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Satpol PP untuk tegas dalam menindak pelaku pengupasan ilegal di lapangan.
“Kami sudah sampaikan kepada Satpol PP, jangan cuma tajam di bawah tumpul di atas. Ketika ada galian C, pengupasan lahan, Satpol PP turun ada oknum yang menjaga mereka langsung balik kanan. Giliran PKL garang, tapi giliran perusahaan yang mau didatangi lemah. Ada apa ini,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
