JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan bantahan keras terhadap tudingan yang menyebut dirinya memiliki saham di PT Toba Pulp Lestari (TPL). Luhut menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan telah menyentuh harga diri serta integritasnya sebagai pejabat publik.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa (13/1/2026), Luhut menegaskan dirinya tidak pernah memiliki saham di perusahaan yang selama ini kerap dikaitkan dengan namanya itu. Ia bahkan menantang pihak yang menuduh untuk menunjukkan bukti secara terbuka.
“Kalau ada yang menuduh saya punya saham, tunjukkan buktinya di depan saya. Saya tidak pernah punya saham di sana. Ini sudah menyangkut martabat dan harga diri,” tegas Luhut.
Ia menegaskan, kepemilikan saham yang dimilikinya hanya berada pada perusahaan yang ia dirikan sendiri. Menurutnya, tidak ada keterkaitan bisnis antara dirinya dengan TPL maupun sejumlah perusahaan besar lain yang sering disebut-sebut publik.
“Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya sendiri, Toba Sejahtera, yang saya bangun dari awal,” ujarnya.
Luhut juga memaparkan bahwa satu-satunya izin usaha pertambangan (IUP) yang dimilikinya adalah di sektor batu bara, berlokasi di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Izin tersebut, kata dia, diperoleh sejak awal 2000-an dan hingga kini masih menjadi miliknya.
“Tidak ada IUP lain. Saya tidak punya IUP nikel dan tidak punya saham di Morowali seperti yang dituduhkan,” katanya.
Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan bahwa dirinya justru termasuk pihak yang sejak awal menentang keberadaan TPL. Penolakan tersebut, menurutnya, muncul ketika ia menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan meninjau langsung kondisi lingkungan di kawasan Danau Toba.
Ia mengaku menerima banyak keluhan masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan aktivitas perusahaan tersebut, mulai dari pencemaran air hingga gangguan kenyamanan warga.
“Waktu saya ke sana, masyarakat menyampaikan langsung. Air keruh, bau, dan banyak limbah kayu. Itu yang saya lihat sendiri,” ungkapnya.
Bahkan, Luhut menyebut pernah mengusulkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid agar operasional TPL dihentikan sementara. Usulan itu sempat ditindaklanjuti, meski kemudian perusahaan kembali beroperasi akibat tekanan lobi yang kuat.
Menutup pernyataannya, Luhut mengingatkan semua pihak, khususnya pejabat publik, agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Ia menekankan pentingnya berbicara berdasarkan data dan fakta.
“Kalau mau bicara, pakai data. Jangan asal menuduh. Itu tidak elok dan bisa merusak kepercayaan publik,” pungkasnya.
