Balikpapan – Rencana pembangunan flyover Muara Rapak di Kota Balikpapan sampai hari ini belum adanya kepastian. Sedangkan, jembatan layang tersebut diharapkan menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas dan kecelakaan yang sering terjadi di jalan Soekarno-Hatta tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyampaikan, bahwa pihaknya akan memastikan terkait dukungan penuh guna rencana pembangunan Flyover Muara Rapak tersebut.
Pasalnya, dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, pengadaan flyover sangat dibutuhkan Balikpapan, yang mana nantinya kota minyak tersebut akan menjadi penyangga IKN.
“Kami akan tetap memakai flyover. Detailed Engineering Design (DED) juga sudah berubah. Persiapan pembebasan lahan. Jadi, nanti tinggal menunggu dari APBD provinsi atau tingkat II seperti apa kedepannya,” kata Hasanuddin.
Disamping itu, terkait penolakan pembangunan flyover dari pemerintah pusat, dirinya mengaku tidak akan mempengaruhi rencana dari pemerintah di daerah. Walaupun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih merekomendasikan pelandaian terhadap tanjakan di wilayah muara rapak tersebut.
“Jika nanti ada pelandaian, hal itu bisa dirubah. Karena, kami untuk di pemerintah daerah tetap meminta pengadaan flyover. Sebab, jika APBN keluar, silahkan saja. Intinya Mana yang lebih cepat,” terangnya kepada wartawan Minggu (13/2) siang tadi.
Lanjut, Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut mengatakan, bahwa pihaknya berencana akan kembali mengajukan usulan pembangunan flyover Muara Rapak itu pada anggaran tahun 2023 mendatang.
Sebab, menurutnya, proses penganggaran tersebut kemungkinan akan menggunakan skema multiyears (tahun jamak). Karena, mengingat masa jabatan Gubernur Kaltim yang akan berakhir pada tahun 2023 mendatang.
“Menurut kami, hal ini harus dikebut. Karena, ada 10 orang yang dari daerah pemilihan Balikpapan, dan ini akan menjadi tugas kami. Kami juga akan mencoba untuk mendorong anggaran itu. Mudah-mudahan 2023 ini bisa dimulai,” tegasnya.
Selain itu, dirinya juga akan memastikan serta memperjuangkan realisasi pembangunan flyover Muara Rapak, meski pemerintah pusat saat ini berencana akan melakukan upaya untuk melandaikan tanjakan badan jalan Muara Rapak yang dinilai terlalu tinggi.
“Untuk waktu jelas tidak cukup. Karena, Gubernur di 2023 ada pelaksanaan tugas. Tapi itu akan menjadi fokus kita untuk bagaimana jalannya. Apakah nanti di pemerintahan berikutnya di 2024. Kita belum tahu seperti apa penganggarannya,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhhamad Irfan
