Pemkot Ganti Rugi Lahan Warga Simpang Muara Rapak, Begini Penjelasan Kepala DPU

Balikpapan – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan Andi Yusri Ramli menyampaikan, bahwa penanganan simpang Muara Rapak saat ini dalam proses pelaksanaan Kementrian PUPR dalam hal ini Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak BBPJN Kaltim, dalam hal ini terkait pengerjaan simpang muara rapak,” kata Andi Yusri.

Ia juga menjelaskan, walaupun anggaran yang digunakan dalam pengerjaan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemkot Balikpapan hanya mengganti rugi lahan warga yang ikut dalam pengerjaan tersebut.

“Ganti rugi nanti mereka yang melaksanakan. Anggaran kita, tapi mereka yang melaksanakan dan dijadikan satu di kegiatan mereka. Informasinya seperti itu,” terangnya kepada wartawan Minggu (18/9) siang tadi.

Baca Juga :   Komisi III DPRD Balikpapan Kembali Soroti Waduk Telaga Sari Yang Alami Kebocoran

Dirinya juga mengatakan, bahwa lahan yang paling luas terkena imbas dari pengerjaan tersebut adalah milik PT Pertamina. Dan bahkan Pertamina sudah tidak mempermasalahkan. Saat ini tinggal mekanisme administrasinya saja yakni pinjam pakai.

“Terkait pembebasan lahan warga dari Pemkot Balikpapan sesuai mekanisme yang berlaku karena anggaran sudah ada alokasi. Mekanismenya seperti apa kita ikuti saja. Kami juga akan selalu komunikasi,” jelasnya.

Selain itu, untuk kajian penanganan jangka panjang turunan simpang muara rapak ada dua opsi diantaranya yakni akan di bangun Flayover atau Underpass. Namun, hal itu jika berdasarkan dari hasil kajian.

“Kami tidak bisa memberikan komentar mana yang terbaik, karena ini perlu kajian. Sudah disampaikan Kepala Balai bahwa ini nanti akan dikaji yang mana yang lebih baik pilihannya terkait penanganannya,” bebernya.

Baca Juga :   Bapemperda Berharap Tahun 2022 Seluruh Dinas Di Balikpapan Di Upgrade Menjadi Level Tipe A

Adapun untuk kajian, pihaknya pasti akan melakukan survei atau penelitian terlebih dahulu baik itu masalah sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain.

“Jadi kita akan terus berkoordinasi dengan BBPJN proses yang sudah berjalan seperti apa dan Pemerintah Kota nanti akan terlibat dalam hal apa. Kalau masalah teknis desain dan lain, kita tunggu dari mereka,” pungkasnya.

Penulis : Bayu Andalas Putra

Editor : Muhammad Irfan

You May Also Like