Balikpapan- Satuan Kerja Pemerintah kini sudah melengkapi seluruh aset yang ada, dan bahkan sudah memiliki sertifikat. Melihat hal tersebut, Panitia khusus (Pansus) aset DPRD Kota Balikpapan memberikan apresiasi kepada Kecamatan Balikpapan Kota.
Ketua Pansus aset H. Haris mengatakan, bahwa secara umum, Kecamatan Balikpapan Kota sudah cukup baik dalam mengelola dan menjaga aset pemerintah. Karena aset yang ada sudah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali beberapa bangunan yang masih proses balik nama.
“Semua lengkap bersertifikat dari hulu hingga hilir, semua sudah membalik nama ke pemerintah. Tapi ada sedikit yang masih bermasalah, seperti kelurahan Damai, karena masih kontrak. Jadi bukan aset pemerintah,” kata H. Haris.
Ia menambahkan, hanya gedung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Balikpapan Kota yang keduanya masih dalam proses pembuatan alas hak sebelum naik ke sertifikat.
“Cuma dua itu saja. Kalau yang lainnya seperti Kantor Camat dan Lurah alhamdulillah sudah lengkap semua. Aman semua itu. Mudah-mudahan kecamatan lain bisa mengikuti Balikpapan Kota,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan telah menggelar rapat paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Perumda Manuntung dan Pansus penyelamatan aset tidak bergerak Kota Balikpapan beberapa waktu lalu.
Pembentukan pansus tersebut dalam rangka pembenahan, penertiban semua aset-aset yang ada di Kota Balikpapan, agar ke depannya tertata dengan baik.
Ketua DPRD Kota Balikpapan H. Abdulloh S.Sos, saat Paripurna pembentukan Pansus Aset menjelaskan perlunya direkomendasikan dan diwujudkan badan khusus yang menangani terkait aset Kota Balikpapan, mengingat saat ini aset bergabung dengan badan keuangan.
Dijelaskan, perlunya direkomendasikan dan diwujudkan badan khusus yang menangani terkait aset Kota Balikpapan, mengingat saat ini aset bergabung dengan badan keuangan.
Politikus Partai Golkar ini juga menegaskan, untuk Pembentukan Badan Pengelolaan Aset Kota Balikpapan, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Melainkan bentuk penyelamatan aset, karena aset harus terdata dengan baik.
