Penajam Paser Utara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, telah resmi di tetapkan menjadi ibu kota negara yang baru, Yayasan Pemekaran Kabupten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi inisiator pemekaran kabupaten di wilayah Kalimantan Tenggara ini mendukung penuh rencana Pemerintah Pusat memindahan Ibu Kota Negara ke kalimantan timur.
Ketua Yayasan Pemekaran Kabupaten PPU H. Andi Muhammad Yusuf, SH. MM menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negera baru di kalimantan timur. Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan percepatan pembangunan di kalimantan timur khususnya penajam paser utara.
“kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk mendukung rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di Kecamatan Sepaku, karena dapat memajukan percepatan pembangunan dan meningkatkan perekonomian di Kalimantan Timur khususnya di PPU”,
seperti kita ketahui sebelumnya pemprov kaltim juga telah menyiapkan lahan seluas 240.000 hektar kepada Pemerintah Pusat di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara (Kukar) dan PPU, hanya saja yang akan dimanfaatkan sebesar 180.000 hektar, dimana tahap awalnya sekitar 40.000 hektar, lahan seluas 180.000 hektar itu akan terbebas dari para spekulan tanah kerana dimiliki pemerintah 100 persen.
sementara itu, Pemkab PPU juga menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) untuk menjaga lonjakan harga tanah, meskipun belum mengetahui kordinaat pasti lokasi baru Ibu Kota Negara, namun Pemkab PPU mulai bersiap diri, untuk menjaga harga tanah tidak melonjak oleh ulah makelar tanah, bupati menyipakan perbub yang akan megatur jual beli tanah dan lahan.
rencananya ibu kota negara akan di bangun secara bertahap, tahap pertama dalam pembangunan kawasan inti yang meliputi Istana Presiden, kantor lembaga negara seperti Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, Taman Budaya dan Botanical Garden.
selanjutnya pembangunan perumahan ASN, TNI dan Polri, kawasan Diplomatik, fasilitas pendidikan dan kesehatan pembangunan akan terus berlanjut hingga permukiman non ASN, diperkirakan jumlah penduduk yang akan pindak kelokasi ibu kota negara mencapai 1,5 juta jiwa mereka adalah anggota Polri dan TNI dan keluarga hingga pelaku ekonomi.
untuk mendukung pembangunan ibu kota negara, yusuf juga meminta agar masyarakat menjaga kondusifitas agar dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota negara terutama di penajam pasir utara bisa berjalan sesuai perencanaan.
“kami juga mengharapkan masyarakat dapat menjaga kondusifitas pembangunan ibu kota negara baru, baik di Provinsi Kaltim dan Kabupaten PPU, tidak cepat terprovokasi dengan adanya isu dan berita bohong yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat di Kalimantan Timur khususnya di PPU”. Ujar Yusuf
untuk memulihkan perekonimian pada masa pandemi ini, yusuf mengingatkan agar masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan megikuti aturan ppkm yang diterbitkan pemerintah.
