Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari menyampaikan, bahwa pihaknya menggelar sidang paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota tentang realisasi APBD tahun 2021.
“Jadi mekanisme penyampaian LKPJ tersebut dilaksanakan secara daring. Hal ini guna mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Subari.
Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa paripurna ini mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota terhadap realisasi APBD tahun 2021.
“Mengkritisi dan menelaah semua apa yang disampaikan dalam program kerja tahun 2021, kemudian akan diawasi di lapangan,” terangnya kepada wartawan Rabu (13/4) siang tadi.
Kemudian ia juga menambahkan bahwa Setelah penyampaian tersebut, rencananya akan ada lanjutan paripurna terkait pandangan masing-masing fraksi.
“Adapun terkait penyerapan saat ini, jadi rata-rata hampir mencapai 80 hingga 90 persen. Dan untuk anggaran kami rasa juga sudah cukup,” jelasnnya.
Ia menilai, bahwa kota Balikpapan akan menjadi penyangga Ibu kota Negara (IKN). Maka dari itu pemerintah wajib segera bersiap untuk mempersiapkan infrastruktur mulai pendidikan, sosial dan fisik bagi warga kota.
“Memang ada sekitar 40 persen titik banjir yang belum bisa dikendalikan. Sebenarnya Pemkot juga sudah membuat berbagai perencanaan sebagai antisipasi banjir. Namun hal itu juga berhadapan dengan kendala pembebasan lahan,” bebernya.
Di samping itu dirinya juga masih menanti solusi dari Wali Kota Balikpapan terkait keterbatasan daya tampung sekolah negri. Sebab, hal itu adalah rencana yang disampaikan oleh kepala daerah tentang pemberian subsidi bagi siswa asal Balikpapan yang masuk sekolah swasta.
“Ini sebenarnya masalah klasik yang terjadi di Balikpapan. Kita kekurangan ruang kelas tapi di sisi lain kita juga harus menyesuaikan ketersediaan anggaran untuk membangun sekolah. Wacana subsidi siswa di sekolah swasta tahun depan kami pikir cukup bagus,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
