Serap Aspirasi, Warga Keluhkan Persoalan Lahan, Pendidikan dan Pengurusan SPP-IRT

Balikpapan – Muhammad Najib menggelar kegiatan reses DPRD Kota Balikpapan masa persidangan II tahun 2022 di Kelurahan Karang Joang Km 12 Karang Joang, Balikpapan Utara.

Dalam kegiatan tersebut, puluhan warga mendatangi Reses dan menyampaikan aspirasinya mulai dari persoalan lahan , pengurusan IMTN, pendidikan dan pengurusuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggah (SPP-IRT).

Menanggali permasalahan warga terkait persoalan lahan, dirinya menyampaikan, bahwa di kelurahan Karang Joang ini memang mempunyai history lahan yang beragam mulai dari pembebasan lahan waduk yang bermasalah, kawasan hutan lindung dan juga kawasan transmigrasi.

“Jadi beberapa warga pernah menyerahkan segel ke BPN tapi sampai hari ini belum kembalikan, alasannya hutan lindung, ada juga pembebasan waduk tetapi segelnya tidak dipecah sehingga mereka susah untuk urus IMTN. Sehingga mereka tetap bayar PBB,” kata Najib.

Baca Juga :   Diduga Salahi Aturan, Dewan Minta Proyek Lapangan Foni di Hentikan

Adapun untuk nilai NJOP, dirinya berharap agar pihak Dispenda segera memvalidasi data PBB walaupun seharusnya warga yang mendatangi dinas terkait. Hal tersebut karena jauhnya lokasi sehingga perlu sosialisasi ke warga agar masyarakat mau membayar pajak.

“Untuk waduk, lahan sudah dibebaskan, tapi mereka tetap bayar. Akhirnya mereka tidak membayar, berarti PAD nantinya tidak valid,” terangnya kepada wartawan.

Selain itu terkait pendidikan, menurutnya hal ini masalah klasik tiap tahun, keinginan warga yang mata pencaharian petani mengeluhkan masalah zonasi sekolah sehingga jauhnya sekolah menjadi beban transport orang tua.

“Warga berharap adanya pembangunan sekolah, dan untuk penambahan rombel sudah dalam tahap pelaksanan yang berdasarkan kemampuan anggaran,” jelasnya.

Baca Juga :   Belum Ganti Rugi, Dewan Soroti Lahan Stadion Batakan Balikpapan

Terkait izin usaha, lanjut politisi PDIP tersebut, ibu-ibu di kawasan ini menginginkan pengurusan izin. Sebab, turun temurun usaha pembuatan tape singkong yaitu didaerah ini.

“Jika ingin urus ijin usaha, mau urus kesana jauh, sosialisasi kurang. Harapannya, dengan adanya program Si Jempol memudahkan pengurusan izinya. Dan seharusnya dinas perizinan bisa menjemput ke sini,” pungkasnya.

Penulis : Bayu Andalas Putra

Editor : Muhammad Irfan

You May Also Like