Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono menyampaikan bahwa sejumlah fraksi di DPRD Kota Balikpapan telah mempertanyakan terkait minimnya penyerapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jadi hal itu disampaikan oleh sejumlah fraksi pada saat pandangan umum terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota terhadap realisasi APBD tahun 2021,” kata Budiono.
Pihaknya menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima, bahwa banyak sekali dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapannya tidak mencapai 100 persen.
“Jangankan 100 persen, 90 persen saja tidak tercapai,” terangnya kepada wartawan Rabu (20/4) siang tadi.
Di samping itu, berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak DPRD Kota Balikpapan, adapun pelaksanaan anggaran di tahun 2021, pendapatan daerah 2021 setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp. 2,22 triliun.
“Target tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 2,27 triliun lebih atau 102,52 persen. Sedangkan untuk belanja daerah setelah APBD Perubahan sebesar Rp 2,82 triliun lebih,” jelasnya.
Namun, dirinya mengaku bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 lalu, nilai tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 2,37 triliun atau 84,03 persen,” bebernya.
Politikus PDI Perjuang itu menjelaskan, adapun data yang diterima diantaranya yakni, bidang Pendidikan sebanyak 88,18 persen kemudian bidang Kesehatan hanya 68,11 persen dan Pekerjaan Umum (PU) 84 persen.
Dirinya menegaskan, bahwa hal ini akan menjadi catatan untuk DPRD kota Balikpapan yang nantinya akan di tanyakan ke masing-masing Dinas terkait.
“Di sisi lain saya mengucapkan terima kasih, karena adanya kenaikan terkait pencapaian dari PAD. Akan tetapi kenapa penyerapan anggaran di setiap dinas justru tidak maksimal,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
