Balikpapan – Permasalahan banjir kerap terjadi di kawasan perumahan Pondok Asri Manggar Balikpapan Timur. Hal tersebut saat ini sedang dibahas oleh pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)-PU Kaltim bersama dengan DPRD kota Balikpapan.
Anggota DPRD kota Balikpapan Dapil Balikpapan Timur Nurhadi menyampaikan, bahwa pihaknya merasa kecewa saat mendengarkan jawaban dari pihak BBPJN-PU Kaltim.
“Jawaban dari pihak Balai itu seakan-akan meremehkan masyarakat. Kita lihat drainasenya tadi, banjir sudah sering, minimal tiga bulan banjir tetapi sedimen sudah dua tahun yang lalu dikerjakan,” kata Nurhadi.
Dirinya menjelaskan, bahwa ada sebanyak 2000 jiwa di perumahan tersebut menikmati banjir. Selaku Dapil Balikpapan Timur dirinya merasa geram, ditambah lagi dengan jawaban pihak Balai PUPR yang seperti tidak ada pedulinya dengan masyarakat.
Di samping itu ia mengatakan, bahwa benar banjir di wilayah ini sudah terjadi sebelum adanya tol. Sebab saluran air di kawasan tersebut tidak sesuai dengan kapasitas air sehingga menyebabkan air meluap.
“Adanya pembukaan lahan secara otomatis juga akan membawa dampak lumpur, akibatnya terjadi pedangkalan atau penumpukan kedalaman drainase sehingga perlu dilakukan pengerukan sedimen dan pembebasan lahan disekitar lokasi,” bebernya.
Selain itu pihaknya meminta untuk adanya kejelasan permasalahan ini, dan bahkan dirinya juga menekankan kepada pihak Balai selaku pemangku yang mempunyai kewenangan agar segera memberikan wujud nyata penanganan masalah tersebut.
“Jadi jangan sampai kita hanya duduk aja di situ, tapi tidak ada solusi penyelesaian masalah. Kasihan warga, mereka juga membayar pajak,” tegasnya.
Ia melanjutkan, jika tidak ada keseriusan dalam penanganan banjir di perumahan tersebut, dirinya akan mengancam pihak Balai untuk menurunkan alat keruk sendiri.
“Hal ini demi kepentingan masyarakat, namun jangan salahkan jika jalan tol nantinya ikut terganggu,” terangnya kepada wartawan Rabu (25/5) siang tadi.
Politisi PPP ini juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Kabid SDA PU untuk dapat mengkaji daerah tersebut. Sebab, ini meliputi 6-7 RT yang terdampak banjir. Maka dari itu harus adanya perencanaan yang matang untuk mencari titik banjir hingga solusi.
“Saya menahan PU agar tidak turun tangan, karena jangan sampai anggaran PU terkuras disitu, itulah yang saya hindari,” paparnya.
Rencananya hal tersebut akan ditindak lanjut sore ini. Jika tidak hujan, pihak Balai akan menurunkan alat untuk melalukannya. Dan pastinya anggota Dewan tersebit akan memantau langsung bersama ketua RT.
Dirinya mengaku sempat menanyakan perihal lahan kosong yang berada di sebelah drainase tersebut. Sebab, menurutnya pada saat perencanaan pembangunan itu adanya bozem, namun setelah berpindah tangan bozem itu ditutup kembali sehingga menjadi tanda tanya.
“Itu yang buat saya geram. Karena menurut kajian mereka, kalau itu digali dijadikan bozem tol-nya goyang, berarti perencanaannya tidak jelas, kan seperti itu,” katanya.
Selain koordinasi dengan pihak terkait, ia juga meminta pihak kelurahan untuk mencari data tentang keberadaan lahan yang digunakan sebagai lapangan di lokasi tersebut, mulai dari ukuran hingga status lahannya. Kemudian ia juga meminta pihak SDA PU untuk mengkaji lapangan itu jika digunakan sebagai bozem, dan apakah berdampak atau tidak.
“Ini fasum perumahan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk bozem ketika itu bisa mengurangi dampak banjir,” pungkasnya.
Penulis : Bayu Andalas Putra
Editor : Muhammad Irfan
